Session Life | Found Your Inspiration: Journalism

Oleh : Agina Puspanurani

Memasuki awal tahun 2014 menjadi langkah awal pemerintah untuk kembali membenahi setiap sistem yang ada di negeri ini. Terutama sistem yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan suatu negara sangat ditentukan dengan pendapatan masyarakat per kapitanya. Dalam hal ini, Indonesia masih belum temasuk kategori negara dengan perekonomian stabil. Terbukti dengan masih banyaknya kemiskinan tersebar, tingginya angka impor barang, serta sistem perekonomian yang belum merata bagi masyarakatnya.

Revitalisasi perekonomian dapat dimulai dari pemberian modal secara merata bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, masyarakat terpacu untuk berkreasi dan berinovasi daripada hanya menjadi pekerja saja. Pemberian modal dapat pemerintah salurkan melalui sistem koperasi yang saat ini kurang diminati masyarakat Indonesia. Padahal, dibandingkan dengan bank, koperasi dengan asas kekeluargaan jauh lebih meringankan masyarakat. Sayangnya, sistem koperasi ini tidak lagi popular dikalangan masyarakat Indonesia. Sehingga dengan cara seperti ini pemerintah dapat membenahi dua sistem sekaligus, pemberian modal bagi masyarakat dan disalurkan melalui sistem koperasi.

Membenahi perekonomian Indonesia, tentu saja bukan hanya tugas pemerintah sebagai penggagas sistem tersebut. Peran aktif masyarakat dan daya kompetitif dari masyarakat Indonesia harus turut terlibat. Salah satunya, pemerintah memberikan modal kepada masyarakat terutama para pengusaha kecil, pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat dengan memanfaat sumber daya alam disekitarnya serta berbagai pelatihan lain yang dapat menunjang bagi perekonomian mereka.

Bukan hal yang mustahil jika bangsa ini menjadi kompetitor negara-negara Adidaya, jika perekonomian di dalamnya telah merata dan stabil. Pembenahan sistem perekonomian melalui peningkatan kualitas masyarakat, dan pemberian modal bagi pengusaha kecil menjadi titik awal untuk melakukan revitalisasi sistem perekonomian. Tentunya, masih banyak hal lain yang dapat menunjang meratanya perekomonian nasional. Namun bukan tidak mungkin pemerintah dapat memulainya dari hal kecil seperti ini.

Perekonomian Indonesia tidak akan pernah merata jika pemerintah dan masyarakat Indonesia hanya stagnan dengan sistem yang ada. Memperbaiki sistem perekonomian masyarakat menjadi salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan pemerintah agar tercapainya perekonomian yang merata. Serta memiliki jiwa inovatif dan kompetitif adalah yang terpenting bagi seluruh masyarakat Indonesia, jika kita ingin perekonomian negara ini kembali stabil dan merata.[]

Artikel ini pernah dimuat pada Harian Umum Koran SINDO Jabar dalam rubrik Poros Mahasiswa Edisi Senin 6 Januari 2014.

4:00 PM No komentar

Oleh : Agina Puspanurani

Indonesia membutuhkan perubahan yang dapat menggerakkan roda pemerintahan kembali berjaya. Perubahan tidak dapat terjadi jika para generasi muda hanya berdiam diri bahkan menjadi penonton kebobrokan negeri ini. Harus ada usaha keras dan aksi nyata agar terwujudnya perubahan kearah lebih baik. Terlebih lagi dengan perayaan Hari Pahlawan yang bertepatan pada 10 November, semangat yang diusung para pahlawan Indonesia seharusnya menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus membangun negeri ini.

Disinilah peran mahasiswa dipertanyatakan. Apakah title-nya sebagai mahasiswa layak disandang? Apa yang telah mereka lakukan setelah menjadi mahasiswa? Atau alih-alih sebutan mahasiswa hanya sebatas status untuk menyamarkan keadaan sesungguhnya sebagai pengangguran?. Tentu saja, mahasiswa bukan lagi anak sekolahan yang bertingkah ‘semau gue’ atau bertindak acuh dengan sekitarnya. Jika masih ada yang demikian, status kemahasiswaannya hanya berperan secara harfiah saja.

Lalu peran apa yang harus dilakoni sebagai mahasiswa? Melakukan demonstrasi? Tidak selamanya demonstrasi menjadi jawaban untuk menegaskan posisi mahasiswa dalam melakukan perubahan. Apalagi jika aksi demonstrasi itu diiringi dengan perusakan saran publik atau mengganggu ketertiban lalu lintas. Maka demonstrasi yang tadinya diniatkan untuk perubahan atau menentang kebijakan penguasa seolah menjelma menjadi aksi arogan bahkan terkesan premanisme.

Mari sejenak kita kaji lebih mendalam, ada banyak hal yang dapat dilakukan mahasiswa untuk membangun negeri ini sehingga terjadi perubahan. Salah satu pilihannya adalah mengabdi dan mendidik. mengabdi kepada masyarakat dimana mereka (mahasiswa) tinggal menjadi pilihan yang dapat dilakukan untuk membenahi sistem pemerintahan mulai dari tingkat karang taruna, RT/RW, bahkan desa. Begitupun dengan aksi-aksi sosial atau pembinaan yang melibatkan masyarakat sehingga mereka memiliki keahlian dari pengajaran/pelatihan yang dilakukan mahasiswa. Inilah salah satu usaha yang dapat dilakukan mahasiswa menuju perubahan secara nyata.

Selain itu, mendidik generasi penerus bangsa adalah upaya lain yang dapat ditempuh mahasiswa dalam membangun negeri. Jauh diberbagai pelosok negeri ini, masih banyak anak-naak Indonesia yang belum mengecap pendidikan secara layak. Kita tengok di pedalaman Sukabumi, Garut, Tasikmalaya dan daerah lainnya yang pernah ditayangkan media massa akhir-akhir ini, anak-anak harus menempuh ribuan kilometer bahkan nekat menyebangi sungai atau jembatan gantung yang tidak layak digunakan untuk sampai di sekolahnya.

Kehadiran mahasiswa di tempat-tempat tersebut sangat dibutuhkan, inilah bentuk nyata yang seharusnya dilakukan mahasiswa untuk membangun negeri. Bukan hanya mengumbar aspirasi, atau berkoar-koar di depan gedung MPR/DPR melalui demonstrasi. Meskipun aksi tersebut tidak sepenuhnya disalahkan. Namun akan lebih baik jika usaha membangun negeri ini dilakukan mahasiswa dengan cara yang lebih bermanfaat melalui mengabdi dan mendidik masyarakat.[]

Artikel ini pernah dimuat pada Harian Umum Koran SINDO Jabar dalam rubrik Poros Mahasiswa Edisi Jumat 15 November 2013.

3:43 PM No komentar

Oleh : Agina Puspanurani

Pemahaman tentang Multikulturalisme harusnya menjadi salah satu prinsip bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan multikulturalisme, segala perbedaan dapat dinetralisir karena antar suku, agama maupun ras yang berbeda sama-sama saling menghargai dan berkomitmen terhadap keberagaman budaya. Multikulturalisme berkembang pada 1970-an. Pada tahun itu, pemerintah Kanada dan Australia menetapkan multikulturalisme dalam kebijakan mereka. Sementara di Indonesia, multikulturalisme berkembang sekitar 1998 setelah terjadi penyerangan terhadap etnis Tionghoa pada kerusuhan Mei serta konflik etnis dan agama di sejumlah daerah.

Multikulturalisme adalah komitmen pada keseragaman budaya atau commitments to cultural diversity (Goldberg, 1994). Artinya, mulikulturalisme lebih menekankan paada keberagaman pada tingkat kaum, puak, golongan. Keberagaman ini selanjutnya dituangkan dalam berbagai kebijakan yang dipegang oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintahlah yang lebih berperan untuk membuat kebijakan yang tidak memihak salah satu budaya atau agama sehingga tidak menimbulkan tirani minoritas dalam bermasyarakat.

Media Massa (Mass Media)- singkatan dari Media Komunikasi merupakan channel of mass communication, yaitu saluran, alat atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa (Romli, 2005; 5). Komunikasi Massa artinya menyampaikan informasi atau gagasan yang ditujukan kepada orang banyak melalui media massa. Media massa merupakan sarana stategis untuk menyampaikan misi Multikulturalisme.

Dewasa ini mulai banyak media yang secara tidak langsung membawa misi multikulturalisme pada konten beritanya. Contohnya saja berita tentang perayaan Tahun Baru Imlek di Singkawang Januari 2012 lalu yang disiarkan oleh beberapa statsiun televisi. Ini merupakan misi multikulturalisme, melihat latar belakang Singkawang yang dihuni oleh berbagai etnis, suku bahkan agama. Namun mereka satu sama lain saling menghargai hari raya tetangganya. Dalam arti, ikut meramaikan bahkan larut dalam euforia hari raya suku atau agama lain.

Disinilah peran media yang sangat kuat untuk menciptakan iklim multikulturalisme pada bangsa Indonesia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat multi, plural, banyak atau jamak, hanya Tuhan yang bersifat mono, tunggal atau esa. Multikulturalisme merupakan hukum alam yang tidak dapat ditentang oleh siapapun. Media yang mengabaikan paham ini akan ketinggalan zaman. Perlu diingat, media bukan hanya sekedar latah dengan tren multikulturalisme karena di pihak lain masih banyak masyarakat yang intoleran, eksklusif bahkan fanatik. Media harus berusaha keras mengemas misi multikulturalisme sampai melekat pada pribadi bangsa.

Selain kewajiban Media Massa untuk mengusung multikulturalisme, pada prakteknya para jurnalis turut berperan dalam mengemban misi tersebut. Artinya, mereka wajib melihat setiap peristiwa secara objektif meskipun jurnalis itu termasuk dari salah satu suku, agama atau ras yang sedang bertikai (misalnya). Bukannya menciptakan atmosfer yang baik malah membuat suasana semakin gerah bahkan memanas akibat pemberitaan yang tidak berimbang (lebih memihak salah satu yang bertikai). Inilah tantangan bagi media untuk menciptakan jurnalis yang paham multikulturalisme dan keberimbangan sebuah informasi.

Dalam buku Menentang Tirani Mayoritas karya Ahmad Junaidi dkk, menyebutkan bahwa untuk menuju media atau jurnalis multikulturalis ada beberapa langkah yang harus ditempuh : (1) menjadikan multikulturalisme sebagai (sub) ideologi, (2) pelatihan jurnalisme multikultural, (3) mempelajari dan memahami kultur, etnik, dan agama lain, (4) memperbanyak peliputan dan pemberitaan yang menggambarkan keragaman kultur, etnik dan agama, dan (5) mengembangkan jurnalisme damai.[]

Artikel ini pernah dimuat pada portal berita Jurnal Pos Online (www.jurnalposonline.com)

3:12 PM No komentar

4:23 PM No komentar

INSPIRING QUOTE

About me

LET'S BE A FRIEND

Popular Posts

COMMUNITY

Sitemaps

©